Pangkalpinang — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Tahun 2027 pada Selasa, 10 Maret 2026, bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kesbangpol kabupaten/kota se-Bangka Belitung serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan Kesbangpol di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna mendukung pembangunan daerah yang inklusif, harmonis, dan demokratis. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah pemaparan penting, di antaranya mengenai Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, sinkronisasi perencanaan program tahun 2027 dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta terkait sinergitas program kerja Kesbangpol se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui forum ini, seluruh kabupaten/kota menyatakan komitmen untuk mendukung peningkatan nilai Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu. Selain itu, forum juga menegaskan bahwa peringatan hari besar nasional yang dilaksanakan oleh Kesbangpol meliputi Hari Lahir Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Bela Negara, sementara peringatan hari nasional lainnya dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai kemampuan anggaran daerah. Para peserta juga sepakat untuk memperkuat sinergi program, meningkatkan peran forum mitra Kesbangpol, serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi konflik sosial. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan harmonis. Melalui koordinasi dan sinkronisasi yang berkelanjutan, Badan Kesbangpol se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung optimistis dapat memperkuat upaya pencegahan intoleransi dan radikalisme, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan politik demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.